KASAD Jenderal Gatot Nurmantyo Calon Panglima TNI

 Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo

Info Militer Terbaru-DPR telah mendapatkan surat pengajuan dari Presiden Joko Widodo perihal Panglima TNI yang baru untuk menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan memasuki masa pensiun. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut hanya satu nama yang diajukan tersebut yaitu Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Gatot Nurmantyo.

“(Dalam surat) Atas namanya saya liat, saya liat copy-nya sepintas. Pak Gatot Nurmantyo,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6).

Fahri menjelaskan dalam surat yang baru saja diterima oleh DPR sore tadi itu, tidak dituliskan alasan dari Jokowi memilih Gatot sebagai calon Panglima TNI. Namun, ia enggan berspekulasi di balik pemilihan Gatot ada motif politik di dalamnya.

Padahal, menurut tradisi, seharusnya Panglima TNI pengganti Moeldoko yakni Kasau Marsekal Agus Supriatna. “Kami tak menuduh presiden ada motif politik di dalamnya. Tapi yang kita harapkan presiden ada penjelasan lebih spesifik. Misalnya kalau presiden bilang hak prerogatif, ya itu biasa saja. Tapi bagaimanapun merubah kebiasaan itu ada satu penjelasan,” kata dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pemerintah belum membahas nama calon Panglima TNI yang baru, menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan masuk masa pensiun. Pengisi jabatan itu diserahkan penuh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dijabat bergantian. Sekarang seharusnya TNI AU, tapi kita serahkan ke Bapak Presiden mana yang beliau akan angkat,” kata Tedjo di Medan, Senin (7/6).

Menurut Tedjo, UU menyatakan posisi Panglima TNI dapat diisi bergantian oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Setelah dua kali dijabat jenderal dari Angkatan Darat dan sekali dari Angkatan Laut, selazimnya kali ini giliran Angkatan Udara.

“Harusnya sekarang AU, tetapi Presiden punya hak siapa saja yang diinginkan,” ujarnya.
Saat ditanya kemungkinan TNI AD yang kembali dipilih Presiden, Tedjo menyatakan hal itu bisa saja terjadi. Namun penunjukan sosok itu sesuai dengan visi dan misi pemerintah.

Sumber: Merdeka.com